TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

Tugas dan Fungsi

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional Tim Koordinasi SPBE Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri atas:

a. Ketua : menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

b. Anggota :
  1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
  5. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
  6. kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan menteri/kepala lembaga terkait. Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.
Kunjungi Website

KEMENPANRB

Tugas dan Fungsi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional. Sebagai Ketua Tim Koordinasi, Menteri PANRB bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE Nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum serta menetapkan manajemen SDM, manajemen resiko dan manajemen perubahan.

Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab pada perancangan dan pengimplementasian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab pada domain Layanan yang menyangkut urusan penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.
Kunjungi Website

KEMENDAGRI

Tugas dan Fungsi

Menteri Dalam Negeri merupakan Anggota dari Tim Koordinasi SPBE Nasional. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses bisnis terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia.
Kunjungi Website

KEMENKEU

Tugas dan Fungsi

Menteri Keuangan merupakan Anggota dari Tim Koordinasi SPBE Nasional. Menteri Keuangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan serta penganggaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah secara nasional.
Kunjungi Website

KEMENKOMINFO

Tugas dan Fungsi

Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan Anggota dari Tim Koordinasi SPBE Nasional. Menteri Kominfo bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembangunan aplikasi, mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur TIK, menetapkan kebijakan audit TIK serta melaksanakan manajemen layanan dan aset teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab pada perancangan hingga manajemen Pusat Data Terpadu, menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintahan, menyelenggarakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, serta melakukan penetapan atas Aplikasi Umum SPBE.
Kunjungi Website

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Tugas dan Fungsi

Menteri PPN/Bappenas merupakan Anggota dari Tim Koordinasi SPBE Nasional. Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta Nasional. Selain itu, Menteri PPN/Bappenas juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan data serta manajemen data pada pelaksanaan SPBE di Indonesia.

Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab pada domain menghadirkan perancangan dan pengimplementasian Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Pada domain Data dan Informasi, Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab pada pengidentifikasian, penyelarasan dan manajemen keseluruhan data dan informasi dalam pelaksanaan SPBE Nasional
Kunjungi Website

BSSN

Tugas dan Fungsi

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan Anggota dari Tim Koordinasi SPBE Nasional. Kepala BSSN bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta Nasional secara menyeluruh. Selain itu, Kepala BSSN juga bertanggung jawab untuk menyusun standar keamanan SPBE Nasional, menetapkan manajemen keamanan dan melaksanakan audit keamanan SPBE Nasional.
Kunjungi Website

BPPT

Tugas dan Fungsi

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan Anggota dari Tim Koordinasi SPBE Nasional. Kepala BPPT bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan audit infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Aplikasi-aplikasi Umum Terkait pelaksanaan SPBE. Selain itu, Kepala BPPT juga bertanggung jawab dalam menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi dalam upaya pelaksanaan SPBE secara nasional.
Kunjungi Website